Tapung, Kampar,Mediaperskeadilan.com– Bau menyengat dan abu hitam yang diduga berasal dari aktivitas PT BMK disebut masih terus menghantui warga Desa Indrapuri. Di tengah kondisi yang disebut sudah berlangsung bertahun-tahun, muncul pertanyaan keras dari publik: apakah hukum benar-benar berlaku, atau tumpul ke atas,Sabtu (02/5/2026).
Warga mengaku bukan lagi sekadar terganggu—mereka merasa dipaksa hidup dalam kondisi yang tidak layak.
“Ini bukan keluhan lagi. Ini penderitaan yang kami hirup setiap hari,” ujar seorang warga dengan nada tinggi.
Fakta yang memperkuat sorotan datang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kampar. Melalui Gakkum, Indra Kesuma, DLH mengakui telah memberikan peringatan kepada PT BMK setelah turun langsung ke lokasi.
Dalam temuan lapangan, warga secara jelas meminta dua hal: lingkungan yang diperhatikan dan kompensasi atas dampak yang mereka rasakan.
“Pihak perusahaan menyampaikan akan segera menyelesaikan dan akan melakukan pertemuan dengan masyarakat,” kata Indra.
Jika benar peringatan sudah diberikan, mengapa dampak yang sama masih dirasakan warga?
Kondisi ini memunculkan dugaan serius: apakah peringatan DLH hanya formalitas tanpa kekuatan penegakan?
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .Adapun beberapa poin krusial diatas antara lain :
-Hak dan Kewajiban : Warga negara berhak atas lingkungan yang baik dan sehat ,serta berhak mengajukan gugatan.
-Sabjek Hukum: “Setiap orang “(perorangan ,kelompok atau badan hukum usaha) wajib menjaga lingkungan dan dapat dimintai pertanggung jawaban Pidana /Perdata.
-Tanggung jawab Mutlak (Strict Liability): Pihak yang usahanya menimbulkan dampak serius wajib tanggung jawab mutlak atas kerugian,tak perlu pembuktian unsur kesalahan.
-Sanksi : Mengatur sanksi administratif (pencabutan ijin ),sanksi perdata (ganti rugi ),dan sanksi pidana (penjara/denda )bagi pelanggar.
Namun di Indrapuri “Poin diatas tidak berlaku”, yang terlihat justru sebaliknya: peringatan ada, dampak tetap terasa tetapi tindakan hukum tidak ada.
Pelanggaran lingkungan ini menjadi ujian terbuka: apakah negara hadir melindungi warganya, atau justru abai ketika berhadapan dengan korporasi?
“Satu hal yang pasti, jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat, Indrapuri berpotensi berubah dari keluhan menjadi perlawanan terbuka.**
Editor : Irwansyah.P
About the Author
